Kesatu

-----Bahwa Terdakwa SORAYA SAEFUL ADHA bin (alm) SUKARNA bersama-sama dengan Saksi DONI APRIYANA BIN NANA SURYANA (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 08 November 2025 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal dalam kurun waktu bulan Agustus sampai dengan November 2025, atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di Kp. Sukasari RT 01/01 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao kabupaten Purwakarta atau setidak–tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

-----Perbuatan Terdakwa SORAYA SAEFUL ADHA bin (alm) SUKARNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal II ayat 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana jis pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---------

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa SORAYA SAEFUL ADHA bin (alm) SUKARNA pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2025, atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sukasari RT 01/01 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao kabupaten Purwakarta atau setidak–tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

-----------Perbuatan Terdakwa SORAYA SAEFUL ADHA bin (alm) SUKARNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal II ayat 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.------------